Jakarta, Kompas - Umat Katolik perlu membangun kondisi perpolitikan di Indonesia yang mulia dan beradab. Caranya, umat Katolik, sesuai peran masing-masing, harus memperjuangkan kepentingan orang banyak dan kepentingan bangsa tanpa membedakan-bedakan golongan, status sosial, suku, agama, dan ras.

Pengamat politik J Kristiadi menyampaikan hal tersebut dalam seminar dengan tema ”Menuju Gereja yang Makin Mengindonesia” di gedung Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Jakarta, Rabu (12/10).

Seminar itu digelar dalam rangka perayaan 50 Tahun Hierarki Gereja Katolik Indonesia. Tampil sebagai pembicara dalam seminar itu antara lain Mgr FX Hadisoemarto, OCarm; Staf Pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara (STF) Madya Utama, SJ; dan pengamat politik J Kristiadi.

Kristiadi menjelaskan, Indonesia mengalami perubahan tatanan kekuasaan yang fundamental. Rakyat menjadi berdaulat. Oleh karena itu, umat Katolik sebagai bagian dari masyarakat Indonesia harus ikut membangun perpolitikan yang mulia dan beradab.

Caranya, lanjut Kristiadi, umat Katolik harus benar-benar mengambil bagian dan berjuang untuk kepentingan orang banyak dan kepentingan bangsa tanpa membeda-bedakan status sosial, suku, agama, ras, golongan, dan primordialisme. ”Umat Katolik, entah guru, politisi, pejabat negara, sesuai peran masing-masing, harus berorientasi pada kepentingan orang banyak dan bangsa tanpa membeda-bedakan,” tutur Kristiadi.

Landasan bersikap seperti itu sebenarnya sudah ada dalam dasar negara, Pancasila. ”Sayangnya, dalam praktik politik, kesadaran dan implementasi nilai-nilai Pancasila cenderung menjadi pudar,” kata Kristiadi.

Madya Utama mengatakan, sesuai amanat Konsili Vatikan II, pelayanan pastoral tidak dapat lagi dikaitkan secara eksklusif dengan tugas seorang imam. Berpastoral secara benar berarti melakukan pelayanan pastoral seluas realitas kehidupan.

Pelayanan pastoral, lanjut Madya Utama, merupakan segala usaha untuk membantu hidup iman bersama sehingga Sang Ilahi terasa hadir, menemani, dan berkarya bagi semua manusia.

Salah seorang pendiri CSIS, Harry Tjan Silalahi, yang hadir sebagai peserta seminar mengungkapkan, Gereja Katolik yang mengindonesia berarti gereja Katolik yang menyatu sebagai bangsa dan memiliki semangat patriot. (FER)